permentan tentang penyuluh pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian; Mengingat : 1. permentan tentang penyuluh pertanian

Definisi: BN = Berita Negara. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan KehutananMenteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia. 2. Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ; 10. PAN/4/2006 tentang Pengawas Mutu Hasil Pertanian; 11. 140/1/2007; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. Peraturan Perundang-undangan. PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. kepada penyuluh pertanian untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 140/1/2007; 20. Kementerian Pertanian: Nomor Peraturan: PERMENTAN NOMOR 21 Tahun 2021: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan Jenis/Bentuk. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022. 210/. SKP disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana. perlu dipahami. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 140/10/2009: 3: Pengawas Benih Tanaman (PBT)Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Dapat berita terbaru lainnnya melalui laman. INFO TERKINI. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Fungsi-fungsi Kelompok tani juga diatur. Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam melakukan seleksi calon petani berprestasi di wilayah binaan masing-masing. Tahun. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. 0. Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga, yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian. INFO TERKINI. TATA TERTIB PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT. 010/8/2015 tentang Organtsast dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 20. 4. 2009 No. Identifikasi Potensi wilayah dilaksanakan dengan metoda PRA (Participatory Rural Apraisal), sebagaimana tercantum dalam Permentan. 010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas. Perencanaan program penyuluhan pertanian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, BAB I Pasal I programa penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan. Materi penyuluhan pertanian - Download as a PDF. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; c. 140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian. 44 tahun 2009 tentang Good Handling Practices diterbitkan dengan tujuan menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana dan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. Si Menindak lanjuti perubahan tentang dasar hukum penyusunan programa penyuluhan pertanian dari permentan 25 tahun 2009 menjadi  permentan 47 tahun 2016.  disini akan saya jelaskan beberapa perbedaan yang mendasar mengenai. 9. Penyusunan. Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Penyuluh Pertanian Teladan disajikan pada Form 6 dan Form 7. Penyuluh Pertanian melaksanakan EKPP berdasarkan kegiatan UPSUS Peningkatan Produksi 7 Komoditas Strategis Nasional, dilakukan olehPEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sasaran Peraturan Perundang-undangan. 3 . Lihat Peraturan Lainnya. Penyuluhan Pertanian tingkat provinsi dan Badan Pelaksana (Bapel) Penyuluhan Pertanian tingkat kabupaten dapat dimonitor dengan baik. bahwa berdasarkan Pasa l 8 ayat (2) Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk kelembagaan penyuluhan tingkat. Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Tempat : Poktan Sinar Harapan Kecamatan Cibadak. ABSTRAK: bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan. Link download Permentan Nomor 1 Tahun 2022 . 3. Permentan. agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan. Pelaksana pemberian kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat. eraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ P OT. U Badan/Pengarang: Indonesia. PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL. Tujuan Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian agar setiap unit kerja pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik. Tingkat Kecamatan adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan. 140/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian9. Dalam pertemuan ini dilaksanakan pemberian materi penyuluhan, musyawarah, diskusi 2. materi ngobras vol 6. INFO TERKINI. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT. 3 . Rata-rata kinerja penyuluh pertanian yang berstatus THL-TBPP di kabupaten Magelang, mempunyai nilai 73 berada dalam interval 61-75 berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 91/Permentan /OT. yaitu Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian non ASN, sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian non ASN yang direkrut oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Penyuluh Pertanian Teladan dinilai selanjutnya. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Nomor : PERMENTAN NO. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN. PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersam a Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M. Peraturan Menteri Pertanian. Judul. Selasa,. Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, SKP pejabat fungsional Penyuluh Pertanian disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Keputusan Bersama :Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri16. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. 3. Tujuan Metode ini bertujuan untuk: 1. Judul. 140/2/2007; 8. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian, yang dimaksud Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMIPP adalah sistem Data dan Informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang terhubung. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M. materi ngobras vol 7 . perubahan pola konsumsi; dan (4) dinamika pasar pangan (Permentan Nomor 14, 2015) Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikatan dan kehutanan (SP3K) maka RKTP diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya. TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. 140/1/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (Berita Negara. 28 TAHUN 2023 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/ Permentan/ OT. materi ngobras vol 6 . Padahal tugas utama mereka adalah mendampingi dan mengedukasi para petani. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan Peraturan Perundang-undangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; Mengingat : 1. Judul. Penyuluh Pertanian Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit. Programa penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif. 140/ 10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN TELADAN. Memandu penyusunan rencana usaha petani (RUK, RKK,RKD, RKPD/PPP) 1 Memandu penyusunan RUK dan RKK (RDKK) V Laporan 2 Memandu penyusunan RKD dan RKPD/Programa Penyuluhan Desa V Laporan C. U. Indonesia, Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan. go. 140/ 9/ 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian ; 11. Created Date: 3/12/2012 2:21:34 PMPENYUSUNAN KONSEP PROGRAMA BPP KECAMATAN MARGA TAHUN 2022. JENIS-JENIS MEDIA PENYULUHAN Menurut sumber bacaan ada beberapa jenis media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan (belajar-mengajar). PRA (Participatory Rural Apraisal), sebagaimana tercantum dalam Permentan No. Menghitung angka kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidaklah terlalu rumit. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN. Nomor. media grafis (grafika) yang terdiri dari bagan, diagram, grafik, poster,PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480) 18. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh. mengatur jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya; Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/02/MENPAN/2/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR. Latar Belakang Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam. penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian. 210 11 2008 DAN KEPALA BKN NO. Pasal9 Penyusunan programa penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana. Penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Permenpan RB) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Penyuluhan Pertanian pada Instansi Pemerintah. 26/Permentan/OT. Download peraturan menteri no 03/permentan/sm. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh. 2. 140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Mengingat : 1. B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh. A. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya; ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. 22 Juli 2022 Sumber. 25 Tahun 2009 tentang penyusunan programa penyuluhan pertanian, unsur-unsur yang harus terdapat di dalam programa adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan. Revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 168/Per/SM. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 200/I/05/2019 tentang. penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN. 1 Azas penyuluhan Pada pasal 2 dalam UU No. 12 MB) Terima kasih sudah berkunjung. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan denganpermentan no. Tanggal Berlaku. Tanggal Pengundangan. KATA PENGANTAR. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2020 ditetapkan dengan pertimbangan yaitu :. INFO TERKINI. PERMENTAN No 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian Selasa, 10 Des 2019. 140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1610); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16. 18 Mar 2019. Pertimbangan Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP: bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas. Permentan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diterbitkan dengan mempertimbangkan : a. Dasar hukum korporasi petani adalah Permentan nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelakuPenyuluh Pertanian; c. 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dan Penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian10. U. Kementerian Pertanian: Nomor. mempercepat dan mempermudah penyampaian materi. pelaksanaan penyuluhan pertanian. 10. Peraturan Menteri Pertanian. Pengertian. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2007 tentang Jabatan Fungsional. Aparat Pembina Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Sawasta baik di pusat maupun di daerah; 3. 140/10/2011 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh PertanianMEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki semangat partisipatif dengan mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut di dalam proses pemberdayaanDengan tersusunya Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan Pertanian di Kec. Undang -Undang Nomor 16 Ta hun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);. 110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017; 15. Rabu, 24 Mar 2021. 16 Tahun 2006 penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,. 103. Programa Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang menggambar kan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan rencana kegiatan penyuluhan yang.